Presiden Yudhoyono Kurang Setuju Dibawa ke DK-PBB Laporan Wartawan Kompas Suhartono

CEBU CITY, KOMPAS--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai masalah politik dalam negeri Myanmar tidak menganggu keamanan internasional sehingga dirinya kurang setuju jika masalah tersebut diajukan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Oleh sebab itu, sikap pemerintah Indonesia saat voting dilakukan di DK-PBB, Indonesia bersikap abstain.
"Ini karena secara prosedural, kita kurang setuju dengan resolusi tersebut. Mengapa masalah tersebut dibawa ke DK-PBB. Sebab, ini kan masalah yang tidak mengganggu keamanan internasional. Itulah yang disampaikan Presiden," ujar Juru Bicara Presiden Dino Patti_Djalal menjawab pers, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 di Hotel Shangri-la, Cebu, Filipina, Sabtu (13/1) siang waktu setempat.
Menurut Dino, Indonesia bersama Qatar dan Kongo memang bersikap abstain. "Sebab itu, komposisi suaranya menjadi 9 mendukung resolusi, tiga abstain dan tiga menolak. Yang menolak adalah China dan Rusia, ditambah dengan Afrika Selatan. Sedangkan yang mendukung Resolusi adalah Selain AS dan Inggris, juga Belgia, Perancis, Italia, Panama, Peru, dan Slowakia," tambah Dino.
Tentang hasil voting di DK-PBB ini, Dino menyatakan Presiden Yudhoyono sudah mengetahui. Namun, belum menentukan sikap Indonesia lebih jauh mengingat jadwal Presiden Yudhoyono yang ketat dalam KTTAsean ini.
Dino menyatakan, dengan penolakan Resolusi DK-PBB, maka satu-satunya harapan adalah usulan Indonesia, yaitu dibentuknya Komisi Trilateral, yang melibatkan Indonesia, Filipina dan Singapura. Namun, memang hingga sekarang belum ada tanggapan. Indonesia sendiri sejak lama mendukung proses demokratisasi yang tengah dilakukan Myanmar," lanjut Dino, yang menyatakan usulan itu disampaikan di tingkat Menlu.
Dari negara-negara Asean sendiri, kata Dino, sekarang ini ada kesamaan pandangan agar Myanmar perlu merespon keprihatinan masyarakat internasional dan negara-negara di kawasan Asean sendiri.
Myanmar pahami
Secara terpisah, Menlu Hassan Wirajuda, mengakui bahwa Myanmar sudah memahami posisi Indonesia yang abstain atas Resolusi DK-PBB. "Menlu Myanmar Win Aung cukup mengerti dan menjanjikan akan membicarakan masalah ini di negerinya. Dia juga menganggap masalah ini penting untuk memperhatikan Asean," kata Hassan.
"Ada satu pelajaran yang bisa diambil hikmahnya oleh Myanmar, dengan mengabaikan upaya ASEAN selama ini, akibatnya masalah ini bisa dibawa ke forum yang lebih luas lagi. Akan lebih sulit lagi jika masalah ini tidak berhenti di DK-PBB, akan tetapi dibawa lagi ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Karena ini memang domain mereka. Jadi, mudah-mudahan Myanmar bisa bekerjasama dengan Asean," demikian Hassan.